Dikutip dari : Oposisi.Com
"Jangan Berprasangka Buruk Terhadap Gus Dur”
Mantan juru bicara kepresidenan semasa Presiden B.J. Habibie, Dewi Fortuna Anwar, kini mempunyai
kesibukan baru. Ketika Habibie mendirikan The Habibie Center (THC) Dewi kini juga aktif di dalamnya.
Segala tudingan miring terhadap THC ia jawab dengan jelas.
THC katanya, terilhami oleh Carter Center yang didirikan mantan Presiden AS Jimmy Carter. Meskipun
demikian, pendirian THC tidak dimaksudkan sebagai upaya kehumasan untuk membersihkan nama Habibie
yang dianggap kurang baik. Selain itu, THC juga tidak dimaksudkan sebagai kendaraan politik baru
Habibie usai mundur dari kursi kepresidenan. "Kalau ingin membersihkan nama Pak Habibie yang dianggap
kurang baik, lebih baik kami menyewa PR (public relations) profesional," kata Dewi. Dewi juga
menunjukkan sikap objektifnya, ketika menilai kepemimpinan Gus Dur. "Jangan berprasangka buruk pada
Gus Dur," katanya.
DEWI mengakui, nama lembaga nonpemerintah dan nonpartisan dengan mengusung nama Habibie akan menjadi
pertanyaan dan bahkan polemik di masyarakat. Dia mencontohkan bagaimana mantan seorang kepala negara
yang di Indonesia belum banyak, malah mendirikan THC yang bersifat nonprofit. "Memang, mantan kepala
negara yang satu setelah lengser dikurung di Istana Bogor, yang satunya lagi terkurung di Cendana.
Lha kok Pak Habibie malah bebas mendirikan THC," kata Dewi seraya menekankan, di negara maju seperti
Amerika Serikat dan Jerman adalah hal biasa mantan presiden atau kanselir mendirikan lembaga swadaya
masyarakat. "Seorang mantan kepala negara memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Bagi Pak Habibie,
hal itu tidak digunakan untuk menumpuk kekayaan untuk anak cucu sampai tujuh turunan," lanjut Dewi.
Benarkah Habibie akan kembali ke kancah politik. Dewi Fortuna Anwar, jelas-jelas mengatakan bahwa
Habibie sudah tidak ingin berkuasa lagi. Yang diperjuangkan adalah bagaimana agar langkah yang sudah
dimulai Habibie, tidak putus di tengah jalan. "Pokoknya, demokratisasi tak boleh berhenti, seperti
motto yang akhirnya dipilih oleh THC," kata Dewi. Dewi juga lebih rinci menjelaskan ide pembentukan
lembaga ini banyak diilhami oleh lembaga yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy
Carter. Asal tahu, Jimmy Carter mendirikan Carter Center, lembaga penegakan demokrasi dan banyak
membantu pemilu di negara berkembang. Demikian juga dengan Gerald Ford mendirikan Ford Foundation
yang membuat program beasiswa yang akan belajar di Amerika Serikat.
Puji Gus Dur
Cara Gus Dur merangkul tokoh-tokoh kritis dengan menempatkan pada posisi tertentu di pemerintahan,
menurut pengamat LIPI Dewi Fortuna Anwar, menunjukkan Gus Dur lebih lihai daripada Soeharto. Dewi
Fortuna Anwar menyatakan, langkah Gus Dur tersebut sebetulnya mengkooptasi orang-orang kritis yang
dianggap bersuara vokal, sehingga mereka tidak banyak bicara lagi. Apa yang dilakukan Gus Dur
tersebut, menurut Dewi, sama seperti yang dilakukan Soeharto pada saat yang lalu. Bedanya, Gus Dur
lebih rajin dan lihai dalam merangkul orang-orang kritis tersebut. Dewi memang melihat ada manfaat
positif, apa yang telah dilakukan Gus Dur tersebut. Salah satunya, menurut dia, eksistensi pemerintah
semakin kuat dengan masuknya mereka ke dalam lingkaran kekuasaaan. Meskipun, banyak orang yang
mempertanyakan langkah Gus Dur tersebut menjerumuskan demokrasi, namun Dewi melihat hal itu masih
sehat. "Ada saatnya, orang-orang kritis itu berada di luar kekuasaan. Ada saatnya pula, mereka di
dalam kekuasaan. Jadi, masih sehatlah," kata Dewi.
Dewi melihat perekrutan orang-orang kritis tersebut memang ada unsur politisnya, meskipun mereka yang
diangkat itu kapabilitasnya tidak diragukan. Namun, Dewi melihat, banyak tokoh yang diangkat Gus Dur
karena kedekatannya dengan Gus Dur. Dewi menunjuk contoh pengangkatan Menristek dan pimpinan Antara.
"Memang, kapabilitas mereka tidak diragukan. Tapi, mungkin ada orang yang lebih pas, untuk menduduki
posisi tersebut," kata Dewi. Pengamat politik LIPI yang aktif di Habibie Centre ini mengharap, supaya
masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap langkah Gus Dur tersebut. Mungkin dalam benak Gus Dur,
orang-orang kritis tersebut dirangkul, supaya mereka bisa membuktikan kemampuan mereka untuk menangani
suatu masalah. "Jadi, kalau dulu mereka hanya bicara, sekarang mungkin diberi kesempatan untuk action
terhadap apa yang mereka ucapkan itu," kata Dewi. Gandrung sejarah keberhasilan seorang guru dapat
dinilai ketika dirinya berhasil membawa anak murid ke dunia khayal yang mengesankan akan lama dikenang
oleh sang murid. Demikian pula yang dialami oleh Dr. Dewi Fortuna Anwar yang selalu mengenang guru
sejarahnya semasa sekolah di Inggris. Guru sejarahnya dalam mengajar selalu membawanya ke dalam
kenangan masa kecil di Payakumbuh, Sumatra Barat. "Karena guru sejarah itulah yang membuat saya
menggandrungi novel sejarah," kata sulung dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan ini. Kegemaran
akan sejarah ini terus diikuti Dewi, ketika dirinya mengambil sarjana (BA) di School of Oriental and
Afrikan Studies (SOAS) London, 1981. Dengan nilai bagus, memuluskan jalan baginya untuk langsung
mengambil master di tempat yang sama. Hanya memerlukan waktu satu tahun bagi Dewi Fortuna Anwar untuk
menuntaskan gelar MA dengan tesis The Ka'ba and the Garuda : The Dilema Of Islam in Indonesian Politics.
"Waktu itu sempat di muat di Majalah Prisma tahun 1984, dimana soal tersebut hangat dibicarakan di
tanah air," kisahnya. Dewi Fortuna berhasil menuntaskan pendidikannya pada jenjang doktor setelah
melalui jalan berliku. Tahun 1983 dirinya diterima sebagai peneliti LIPI. Di tahun itu pula Dewi
menikah dengan Ir Yos Rizal Anwar, MBA alumni ITB yang bekerja di salah satu perusahaan minyak
internasional. Pada tahun 1990 dirinya berhasil menyelesaikan disertasi bertema "Asean sebagai satu
aspek politik luar negeri Indonesia" di departemen politik dan sejarah, Monash University, Melbourne
Australia. Bahkan di tahun itu juga dirinya berkesempatan menjadi peneliti di Kongres AS Washington DC.
"Tetapi saya terus dihantui rasa bersalah karena banyak meninggalkan keluarga," kenangnya sedih. Dewi
Fortuna, nama yang diberikan sang ayah karena berharap anaknya merupakan berkah keberuntungan bagi
keluarga, dimana saat menjelang kelahiran prihatin dengan kondisi bangsa dengan adanya PRRI/permesta.
Selama sembilan tahun menuntut ilmu, hanya sempat berkumpul bersama suaminya empat setengah tahun saja.
Itupun tidak terus-menerus berkumpul layaknya keluarga biasa. "Selama masa itu saya lebih suka
berkirim surat daripada menelepon. Celakanya ketika suami pindah kantor saya sampai tidak tahu
alamatnya yang baru," tuturnya, yang kemudian memutuskan untuk tidak mau menerima undangan ke luar
negeri lebih dari tiga bulan ini.
(marsoedioetomo/*lex)
Biodata
Nama : Dr Dewi Fortuna Anwar
Lahir : Bandung, 22 Mei 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Staff The Habibie Centre dan peneliti LIPI
Pendidikan : SMP di Payakumbuh, Sumbar University of London SOAS Monash University,
Melbourne, Australia
Karier: Staff Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Puslitbang
Politik dan Wilayah LIPI Kepala Huungan Internasional LIPI Peneliti CIDES Asisten
Wapres bidang Globalisasi (1998) Asisten Mensesneg Juru bicara Presiden Ketua Lembaga
Riset dan Pengembangan The Habibie Centre
Kegiatan lain : Staff Kongres AS (1990-1991) Anggota DPP Golkar bidang Luar negeri
Suami : Ir Yos Rizal Anwar, MBA
Anak : Laraswati Ariadne dan Deka Febriawan
Ayah : Prof Dr Kadir Anwar (dosen SOAS, University of London)
Ibu : Dra. Wahidar Khaidir, M.L.S
(marsoedioetomo)
*********************************
Maju tak Gentar Membela Gus Dur
Dikutip dari :Oposisi.com
Muktamar I Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya 23-28 Juli mendatang cukup strategis.
Sebab, selain memilih ketua umum, PKB juga menyusun program baru untuk menjadikan diri sebagai
partai terbuka, yang tidak hanya berbasis warga NU. Kenapa Surabaya yang dipilih sebagai tempat
muktamar? Apakah sebagai napak tilas Muktamar I NU yang juga digelar di kota pahlawan.
Benarkah Gus Dur akan dipilih sebagai ketua Dewan Syuro, yang salah satu fungsinya memilih
ketua umum PKB?
-----
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) punya gawe besar, yakni muktamar
pertama di Surabaya 23-28 Juni mendatang. Surabaya dipilih menjadi tuan rumah bukan tanpa alasan.
Karena Jatim-lah pemasok hampir 50 % suara PKB dalam pemilu. Perolehan kursi PKB di DPR RI mencapai
24 atau mendekati 50% dari 52 kursi perolehan kursi PKB. Dan Jatim-lah satu-satunya provinsi kandang
"Bumi dan Bintang Sembilan"
Penunjukkan Surabaya menjadi tuan rumah, sebenarnya tidak mulus. Awalnya, beberapa daerah disebut-sebut
berpeluang menjadi tuan rumah. Lampung, Jateng, dan Jakarta sudah menyatakan bersedia menjadi tuan rumah.
Tapi akhirnya Surabaya yang ditunjuk. Menurut beberapa informasi yang dihimpun OPOSiSI, awalnya DPP enggan
menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah. Kabarnya, kalau Surabaya benar-benar menjadi tuan rumah, maka
kans Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Djalil akan habis. Sebab, Matori kurang begitu populer di Jatim.
DPP sendiri, kata sumber OPOSiSI di DPP kalau disuruh memilih akan menghindar dari Surabaya.
"Namun, karena ada desakan dari kiai-kiai, agar Surabaya dijadikan tuan rumah, ya, itu yang kita pilih,"
kata sumber tersebut.
Fuad mengakui posisi Jatim dalam muktamar nanti sangat strategis, sebab sesuai dengan AD/ART, utusan dalam
muktamar ditentukan perolehan suara. Secara keseluruhan, katanya utusan dari Jatim saja mencapai 47 % dari
jumlah seluruh utusan muktamar.
Sesuai dengan AD/ART, satu DPC sesuai dengan kebiasaan mempunyai satu
suara, tapi di PKB suara DPC itu akan ditambah dengan kelipatan perolehan kursi di DPRD II. Setiap 5 kursi
dihitung satu suara. Jadi jika di salah satu DPRD II dari PKB 5 kursi, maka suara dari DPC itu 2 suara,
yakni 1 suara DPC plus suara dari fraksi tadi. Semakin banyak perolehan kursi, semakin bertambah suara
DPC itu. "Ini untuk merangsang perolehan kursi," kata Fuad yang juga menjabat wakil ketua panitia daerah
Muktamar I PKB.
Bursa Calon Ketua
Sikap PKB Jatim, yang terkesan kurang suka terhadap Matori, setidaknya tercermin dalam beberapa acara yang
digelar DPW PKB Jatim tiga bulan belakangan ini. Ketika acara silaturahmi DPW PKB-DPC PKB se-Jatim di Islamic
Center beberapa bulan lalu, yang hadir justru Dr Alwi Shihab salah satu ketua DPP PKB, bukan Matori.
Bahkan saat itu, terbersit keinginan PKB Jatim mengorbitkan Alwi sebagai ketua umum PKB mendatang.
Ketika itu Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim KH Anwar Iskandar, secara tersirat mencalonkan Alwi-lah yang
bakal dijagokan PKB Jatim. "PKB Jatim akan mengusulkan calon ketua umum PKB yang "ganteng"," kata
Gus War panggilan akrab KH Anwar Iskandar.
Alwi sendiri ketika ditanya OPOSiSI saat itu tidak mengelak,
bahwa dirinya memang sedang di-gadhang-gadhang untuk menggantikan Matori. "Saya terserah ulama dan
menunggu restu Gus Dur saja," kata Alwi.
Memang menjelang semakin dekatnya Muktamar PKB di Surabaya, bursa kandidat ketua umum partai yang dibidani
NU ini semakin keras. Selain nama Matori beberapa nama disebut-sebut bakal bersaing, juga ada Alwi Shihab.
Belakangan muncul nama Choirul Anam (ketua DPW PKB Jatim), Dr Said Aqiel Siradj (Rais Syuriyah PB NU) dan
KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PB NU).
Namun, apakah Jatim sudah secara resmi bersikap seperti yang dilontarkan Gus War? Sekretaris DPW PKB Jatim
Fuad Anwar kepada OPOSiSI membantah, bahwa Jatim resmi mencalonkan Alwi. "Pernyataan Gus War saat itu
pernyataan pribadi, secara organisatoris belum," ujar Fuad yang juga ketua fraksi PKB DPRD Jatim ini.
Matori masih berambisi tampil sebagai pimpinan di partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang sembilan
ini. Namun, kabarnya mungkin hanya dua atau tiga nama saja yang akan berebut posisi ketua umum. Spekulasi
pun mulai terjawab, bahwa kemungkinan besar yang akan bersaing untuk jabatan itu selain Matori sendiri,
adalah Alwi Shihab --yang secara terang-terangan sudah bersedia berkompetisi dan KH Hasyim Muzadi.
Ketiga nama itulah yang mungkin akan bersaing ketat dalam muktamar nanti. Namun, bisik-bisik di kalangan
NU yang sempat diendus OPOSiSI, KH Hasyim Muzadi selaku ketua umum PB NU juga berambisi ingin maju bertarung
jadi ketua PKB. Menariknya, kalau akhirnya Hasyim Muzadi maju, musuh bebuyutannya --KH Said Aqil Siradj--
kabarnya juga siap ikut berlaga. Langkah ini tidak lain sebagai upaya untuk membendung Hasyim Muzadi
menduduki jabatan itu. Hal ini tidak terlepas sebagai cara 'balas dendam' Said Aqil untuk membalas kekalahan
perebutan jabatan ketua umum PB NU dalam Muktamar NU di Lirboyo, beberapa waktu yang lalu.
Apabila hal itu sampai terjadi sudah barang tentu dalam muktamar nanti ada dua front. Yakni Matori yang siap
bertempur habis-habisan melawan Alwi Shihab yang sama-sama punya peluang besar. Dan front kedua, partai
balas dendam, Said Aqiel melawan Hasyim Muzadi, yang mungkin hanya sekadar sebagai partai tambahan. Namun
sejauh ini, perebutan itu masih tergantung dalam pembahasan materi-materi dan tata tertib muktamar.
Partai Pemerintah
Posisi PKB terhadap pemerintahan Gus Dur, juga akan menjadi salah satu perdebatan yang menarik dalam muktamar.
Apakah PKB akan mengambil posisi seperti Golkar di era Orba, atau mengambil jarak dengan pemerintahan.
Sekarang, PKB sudah dituding sebagai partai pemerintah dan siap mati-matian membela Gus Dur sebagai presiden.
Tudingan seperti itu cukup masuk akal. Hal ini terbukti dengan sejumlah kasus yang menyerang Gus Dur,
tanpa dikomando PKB langsung bertindak, menampik, membela, bahkan kerap melakukan serangan balik.
Sebut saja soal usulan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS No. 25 Tahun 1966. Ketika serangan bertubi-tubi
ditujukan terhadap Gus Dur, PKB --termasuk juga sejumlah pengurus NU-- ikut berjibaku menahan serangan itu.
Bahkan kendati hampir mayoritas anggota DPR RI juga sepakat untuk mempertahankan TAP yang berisikan
pelarangan ajaran komunis dan PKI itu, PKB seakan menjadi juru bicara Gus Dur.
Kasus terakhir, soal pencoptan dua menteri yang berbuntut dengan munculnya usulan interpelasi, kembali
PKB berusaha menjadi juru bicara Gus Dur. Sejumlah anggota DPR seperti Effendi Choirie secara tegas,
tidak sependapat dengan penggunaan hak, yang secara politis bisa menjatuhkan Gus Dur itu. Bahkan PKB
menuding mereka yang membocorkan pernyataan Gus Dur, sebagai anggota DPR yang tidak mengerti etika.
Rangkap Jabatan NU-PKB
Koordinator Divisi IV Muktamar I PKB Yusuf Faishal, menjelang Muktamar I PKB
yang akan berlangsung pada tanggal 23-28 Juli 2000 di Surabaya, akan digelar seminar, lokakarya, dan
juga Pentas Seni Budaya.
Seminar akan diadakan di 6 kota, yakni Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Batam, Lampung, dan Jakarta.
Acara seminar di Jakarta, merupakan seminar nasional, yang salah satu topiknya soal Wacana Pemilihan
Presiden secara langsung. Mengenai hubungan antara NU dengan PKB, menurut Faishal, akan dibahas dalam
lokakarya nanti. Dalam lokakarya itu, kata Faishal, akan dilakukan penyempurnaan AD/ART.
"Kalau saat ini memang disebutkan pengurus NU tidak boleh merangkap di PKB, namun nantinya, bagaimana
terserah dalam lokakarya nanti," kata dia.
Fakta lain yang cukup menggembirakan bagi PKB dalam muktamar nanti kabarnya sejumlah tokoh tenar siap
ditarik bergabung ke dalam partainya. Beberapa nama tenar yang "diburu" PKB antara lain Mentanmben
S.B. Yudhoyono, Nursyahbani Katjasungkana, Hary Tjan Silalahi, Sarwono Kusumaatmadja, dan lain-lain. ****
Tim Mata-mata: Machmud Suhermono (Koordinator), Hany Lastyawan, M Fikri (Jakarta), Mahrus Ali (Surabaya)
Related Message
